STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN NILAI-NILAI PANCASILA

BAB I

PENDAHULUAN

1. A. Pancasila sebagai Dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pancasila sebagai dasar Negara berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan Negara. Hal tersebut dapat dijabarkan bahwa pancasila sebagai dasar Negara berarti :

1). Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan Negara

2). Pancasila dijadikandasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan Negara

3). Pancasila sebagai sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

1. B. Panacasila sebagai Ideologi Nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ideologi dapat diartikan sebagai ajaran, doktrin atau ilmu yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis, dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Secara harfiah, “ideologi” berarti ilmu tentang gagasan, cita-cita. Istilah Ideologi berasal dari kata “idea” yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Dan “logos” yang berarti ilmu. Dalam pengertian sehari-hari, “idea” disamakan artinya dengan “cita-cita”. Cita-cita yang dimaksud bersifat tetap dan harus tercapai, sehngga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham. Ideology adalah seperangkat gagasan, ide, cita-cita dari sebuah masyarakat tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalkam bentuk tujuan yang harus dicapai dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu.

Dalam arti luas, Ideologi dipergunakan untuk segala kelompom cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam arti sempit ideology adalah gagasan-gagasan atau teori yang meyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dengan bertindak.

BAB II

PEMBAHASAN

            1. 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Maksudnya adalah setiap warga Negara berhak untuk memeluk agama atau kepercayaan masing-masing, tanpa harus mengganggu agama lainnya. Karena pada dasarnya, agama atau kepercayaan mempunyai nilai penting untuk mengatur suatu tatanan sistem yang elah terbentuk. Dengan berpedoman kepada sila ini, sudah tidak ada pemaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain, yaitu tidak boleh memaksakan orang lain memeluk agama kita atau memaksakan seseorang untuk berpindah dari agama satu ke agama yang lain. Negara memberikan jaminan kebebasan kepada warga Negara untuk memeluk salah satu agama atau kepercayaan sesuai dengan masing masing.

Kasus yang bertentangan dengan adanya sila pertama adalah :

·         3 Gereja dibakar di Awal Ramadhan

“Ritual” bakar gereja kembali terjadi Kabupaten Kuantan Singingi, provinsi Riau. Di hari pertama umat Muslim menjalankan ibadah puasa, tiga gereja di kabupaten tersebut di bakar. Yaitu, gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI), Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), dan Gereja Methodist Indonesia (GMI). Motifnya relatif sama, ratusan massa mendatangi gereja, menyiramnya dengan bensin lalu membakarnya. Berdasarkan informasi, pembakaran yang dilakukan tersebut diduga karena bangunan belum mengantongi izin, dan aktivitasnya menganggu ibadah puasa. Pembakaran gerena mengatasnamakan rakyat bukan pertama kalinya di kabupaten ini. Lagi-lagi perizinan menjadi alasan pembenar mereka menghalangi orang untuk berbakti kepada Tuhannya. Surat Keputusan Bersama Meneri Agama dan Menteri Dalam Negri yang mengatur cara mendirian rumah ibadah lebih berperan sebagai alat pemaksa disbanding memberi jalan untuk umat agama tersebut mendekatkan diri kepada Tuhannya. Hal ini sangat ironis, mengingat hubungan manusia dengan Tuhannya itu sangat penting, seperti dasar Negara di awal sila yaitu, Ketuhan Yang Maha Esa. Seolah-olah, peraturan yang dibuat manusia itu mempunyai kuasa yang lebih penting daripada hubungan umat dengan Tuhannya. Bahkan seakan dipandang melebihi kuasa dari Sang Khalik itu sendiri.

Sangat amat menyedihkan sekali bangsa ini, dimana bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghargai segala perbedaan yang ada. Dan ini adalah sebuah renungan atau pukulan berat bagi setiap insan yang ada di bumi Pertiwi ini. Jelas, hukum sangat disalahgunakan dalam kasus ini. Pancasila dalam sila pertama tidak lagi menjadi pedoman utuh bagi pengikutnya, yaitu warga Indonesia. Seharusnya, dalam Negara yang luas dan besar ini, harus memiliki hati yang besar juga dalam menghargai segala jenis perbedaan. Setiap warga berhak beribadah dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Toleransi beragama sangat diperlukan dlam jiwa masing-masing individu. Tidak bergerak atas nama kelompok golongan, namun atas bangsa dan Negara Indonesia.

                        1. 2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

            Pada sila kedua ini memiliki makna manusia diakui dan diperlakukan susuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama haknya dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku,, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling saling mencintai sesama manusia, sifat menghargai juga sikap adanya rasa kekeluargaan yang terjaga di antara sesama. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

Kasus yang bertentangan dengan sila kedua ini adalah :

·         Kasus Denis yang Pipinya Disertika

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Komosi VIII, KH Maman Imanulhaq, menilai kasus Denis Aprilian (10), anak yang disetrika oleh ibu tirinya merupakan contoh fakta bahwa anak berkebutuhan khusus masih dianggap sebelah mata. Kasus terebut meyita perhatian public lantaran kejamnya perlakuan ibu tiri terhadap Denis. Ia menilai, karenma berkebutuhan khusus, Denis kerap diperlakukan semena-mena termasuk kekerasan fisik. Maman Menduga kasus Denis bukanlah satu-satunya dari banyaknya kasus tentang ketidakadilan hak para penyandang Disabilitas ini namun tidak muncul ke publik.

“Anak berkebutuhan Khusus rentan diperlakukan diskriminatif atau mengalami tindak kekerasan, apalagi berusia anak-anak seperti Denis”, kata Maman, Jumat (27/3/2015)

Bercermin dari kasus Denis, smeua pihak semestinya sadar, jika siapapun, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus serta penyandang Disabilitas ini memiliki kesetaraan hak, wajib belajar, dapat bekerja dan memiliki harapan masa depan yang lebih baik. Karena itu sepatutnya di hargai dan dilindungi.

Melihat sila kedua di Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, bahwa sudah seharusnya pemerintah mencanangkan hukum yang mengatur untuk melindungi hak dan serta menyetarakan antara manusia, tidak melihat bulu. Baik yang normal maupun yang tidak normal. Dan adanya Undang-Undang untuk Anak Berkebutuhan Khusus dan Penyandang Disabilitas. Sebab, mereka juga manusia, asas manusia sebagai mahluk sosial yang butuh bantuan dari manusia lain untuk hidup.

                        1. 3. Sila Persatuan Indonesia

Sila persatuan Indonesia menempatkan manusia Indonesia pada persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menempatkan kepentingan-kepentingan Negara dan Bangsa di atas kepentingan pribadi, berarti warga Indonesia  sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa. Sikap rela berkorban untuk kepentingan Bangsa dan Negara, maka dikembangkanlah rasa kebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaula demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Kasus yang bertentangan dengan sila ketiga ini adalah :

·         Papua Keluar dari NKRI

Jakarta, PelitaOnline – Ketua Solidaritas Kemanusiaan untuk Papua, Frans Tomoki meminta agar presiden SBY bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Papua. Jika Presiden SBY-boediono ini tidak bertanggung jawab, maka ia mengancam akan keluar dari NKRI.

“kami ingin Papua berdiri di atas kakinya sendiri untuk menentukan nasib rakyatnya. Kalau pemerintah tidak memperhatikan kami, biar kami keluar dari NKRI”, kata Frans saat jumpa pers di Kontras, Jakarta, Selasa (1/11).

Menurutnya, para anggota militer yang ada di Papua malah membuat warga Papua tidak aman lantaran terlalu represif dalam bertindak demi kepentingan PT. Freeport Indonesia. Militer pun juga tidak membawa kesejahteraan di bumi cendrawasih ini.

Sangat amat disayangkan jika Negara Papua akan keluar dari NKRI, karena Papua adalah salah satu daerah yang sangat amat memiliki keberadaban yang tinggi. Seharusnya pemerintah sangat amat memperhatikan Papua, dengan segala pengawasan dan mulai membuka untuk aspirasi dari rakyat Papua. Karena disini, Papua hanya ingin keadilan, juga ia ingin berdiri di atas tanahnya sendiri. Tidak perusahaan atau kelompok lain yang menduduki tanah Cendrawasih ini. Karena, menurut sila ketiga dengan makna yang terkandung didalamnya. Persatuan Indonesia. Indonesia adalah Negara dengan kesatuan dan persatuan yang kuat yang sejak zaman dahulu para pahlawan mempertahankannya. Dan sudah seharusnya, setiap warga Negara Indonesia, wajib menjaga, melindungi dan melestarakan peradaban bangsa Indonesia.

1.4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Artinya manusia Indonesia sebagai warga Negara dan masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan keapda pihak lain. Sebelum di ambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu di adakan musyawarah. Keputusan yang dihasilkan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini, diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakan dengan baik dan tanggung jawab.

Kasus yang menyimpang dari sila keempat ini adalah :

·         Skandal Korupsi Desa Mangunan

Desa yang msaih alami dan jauh dari perkotaan, ternoda oleh tinkah tidak terpuji. Kepala desa Mangunan, Jiyono kepergok menyisihkan dana bantuan rekontruksi pasca gempa demi kepentingan pribadinya. Bagaimana ironi ini terjadi? Danjelas ada kaitannya dengan sila ke-4.

Indonesia, suatu Negara yang mempunyai sumber hukum dan dasar Negara Pancasila. tidak heran bahwa pancasila disebut dengan Negara persatuan, dari sabang sampai merauke disatukan dengan lambang burung garuda bertunliskan bhineka Tunggal Ika yang artinya Berbeda beda tetapi tetap satu. Namun berjalannya waktu dan usia serta pemikiran par rakyatnya. Indonesia semakin di nodai dengan tikda tidak terpuji itu. Kepala desa yang SEHARUSNYA memberikan contoh sari tauladan kepada setiap warga yang ia kepalai. Namun, malah menjadi bangkai di desanya sendiri. Sila ke 4 seperti hanya tulisan belaka saja yang tanpa maksud. Hal ini menyebabkan si koruptor itu malah sewenang-wenang.

Seharusnya, sikap untuk jujur dan adil dibangun sejak dini. Pendidikanlah yang menjadi factor penunjang untuk mengkualitaskan diri tersebut. Dengan berbekalkan ilmu yang baik, serta berakhlak mulia. Tidak heran jika Indonesia nantinya akan menjadi Negara kesatuan yang utuh. Dan sila ke 4 yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan”  ini pun tidak lagi sebagai tulisan tua yang sebagai symbol saja. Namun, makna nya akan bisa di pahami dengan pemikiran dan perbuatan yang selaras hanya demi bangsa dan Negara Indonesia.

           

            1. 5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Maksudnya yaitu manusia Indonesia menyadari kah dan keawjiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatan luhur yang menciptakan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesame, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain.

Kasus yang menyimpang dari sila kelima ini adalah :

·         Adanya Ketimpangan antara Kaum Eite dengan Kaum Mengengah Kebawah

Seperti yang diketahui, Jakarta adalah kota metropilitan. Yang pada dasarnya, kota metropolitan itu penuh dengan keragaman baik dalam hal ekonomi,sosial,dan budayanya. Maayarakat di Jakarta khususnya masyarakat yang ada di perkotaan memandang bahwa dirinya yang mempunyai kekuasaan dalam segi financial. Beda dengan masyarakat di daerah pinggiran Jakarta. Banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan hak semestinya.  Hal ini di karenakan, kebutuhan dan penghasilan mereka kurang. Banyak anak-anak yang putus sekolah karena orang tua mereka tidak dapat membiayai sekolahnya. Dan malahan ada juga yang orang tuanya dengan paksa menyuruh anaknya untuk mengais rezekinya sendiri. Hal ini dapat menyebabkan tingkat kriminalitas yang tinggi. Tak adanya keadilan bagi kaum menengah kebawah.

Seharusnya pemerintah bersikap adil dengan kasus ini. Berlandaskan dengan makna sila kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan yang dijunjung tinggi untuk kemaslahatan umat. Tidak membedakan status sosialnya. Karena, kaum yang tertindas pada dasarnya adalah ‘Rakyat’. Dan rakyat itu memiliki hak untuk berkehidupan yang berlandaskan atas nilai-nilai pancasila ini. Maka dari itu, segenap elemen harus memiliki rasa empati dan rsa kekeluargaan yang tinggi.